HATTA, GIBRAN DAN NASIB DEMOKRASI
Datanglah kepada rakyatmu, yang sungguh
menanti kedatanganmu karena membutuhkan
pertolonganmu (Ki Hadjar Dewantara, 1931)
Mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden menjadi catatan penting dalam sejarah dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Kejadian mundurnya Wapres bukan kali ini saja, tapi juga pernah dilakukan oleh Mohammad Hatta (Wakil Presiden Pertama), walau dengan alasan yang berbeda. Itu artinya, keduanya layak menjadi pelajaran penting bagi kita betapa membumikan demokrasi di Indonesia sangat dinamis sebab ia selalu berada dalam tarikan keras antara demokrasi prosedural di satu sisi dan demokrasi substanstif di sisi yang berbeda.
Satu alasan penting, mundurnya Gibran dan Hatta berada dalam kesejarahan yang berbeda, sekaligus kapasitas yang berbeda pula. Hatta, misalnya, adalah salah satu pendiri bangsa yang sangat idealis dalam memaknai konsep demokrasi. Tokoh Minangkabau ini pernah belajar di Rotterdam, Belanda dengan jaringannya yang kuat dan akrab dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya. Tidak salah hubungannya dengan Ir. Soekarno sebagai presiden dalam catatan sejarah sering disebut sebagai Dwitunggal; dua tokoh yang saling menutupi kekurangan masing-masing, di samping memiliki kelebihan.
Dalam risalahnya, “Demokrasi Kita” (1960), Hatta mengkritik keras terhadap kepemimpinan, Ir. Soekarno yang menawarkan demokrasi terpimpin. Baginya:
“Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukañ nasib manusia. Cita-cita keadilan sosial yang terbayang di muka, dijadikan program untuk dilaksanakan di dalam praktik hidup nasional di kemudian hari”.
Hatta juga mengkritik keras praktik politik Soekarno dengan demokrasi terpimpinan. Dia tegas mengatakan: “Demokrasi terpimpin Soekarno menjadi suatu diktatur yang didukung oleh golongan-golongan yang tertentu. Kritik atas politik ini, dengan pertimbangan bahwa praktik politik Soekarno masih berkutat pada demokrasi prosedural, belum menyentuhnya pada cita-cita demokrasi yang sebenarnya. Saran dan kritik idealis Hatta yang tidak disikapi serius oleh Soekarno menjadi sebab ia harus mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden yang disahkan pada tanggal 1 Desember 1956.
Walau begitu, Hatta masih punya harapan dan idealisme yang kuat bahwa “suatu barang yang bernilai seperti demokrasi baru dihargai, apabila hilang sementara waktu. Asal bangsa kita mau berlajar dari kesalahannya dan berpegang kembali kepada ideologi negara dengan jiwa yang murni”, tegasnya. Cermin idealismenya ini menunjukkan betapa benturan kuat antara demokrasi prosedural dengan demokrasi substantif, terkhusus kenyataan di era kepemimpinan Ir. Soekarno yang lebih banyak terjebak para konsolidasi partai di satu sisi dan konflik ideologi di sisi yang berbeda.
Berbeda dengan Hatta, Gibran mengundurkan diri disebabkan oleh keberadaannya berada di pusaran polemik administratif dan putusan lembaga peradilan. Berdasarkan laporan berbagai media dan tinjauan hukum, keputusan tersebut menyusul putusan Mahkamah Agung (Nomor 742 K/TUN/2026) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran, serta bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota DPR.
Akibat dari polemik itu, suara rakyat di medsos terporalisasi sangat keras, termasuk marwah dirinya terusik sebagai Wakil Presiden. Mundur dari Wakil Presiden dianggap menjadi pilihan terbaik Gibran, sambil ia menegaskan bahwa langkah mundur diambil atas kesadaran pribadi demi kepentingan bangsa dan kelancaran pemerintahan. Pilihan mundur ini, menurut penulis, menjadi penting bukan hanya bagi hanya Gibran, tapi juga bagi pelaksana pemilu, misalnya KPU era proses kontestasi, agar lebih hati-hati, dan konsisten untuk tetap memegang nilai-nilai demokrasi. Jika perlu, mestinya yang masih menjabat KPU harus juga merasa malu akibat kurang hati-hatinya dalam memberikan Keputusan kaitan pendaftaran capres-cawapres.
Demokrasi Kemana ?
Sejarah mundurnya dua Wakil Presiden ini masih menyisakan pertanyaan besar, jika dikaitkan dengan sejauhmana kualitas demokrasi ini benar-benar mampu menjadi sistem yang berujung menyejahterakan rakyat sesuai filosofi keberadaannya. Artinya, setelah Gibran memundurkan diri, nampaknya banyak nama-nama bermunculan di medsos, mulai dari unsur partai hingga tokoh masyarakat yang diharapkan bisa menjadi calon alternatif pengganti Gibran untuk kemudian segera diusulkan oleh Presiden Prabowo dua nama ke MPR untuk diputuskan.
Tapi, dipihak yang berbeda, banyak persoalan kebangsaan yang lebih substantif berhubungan dengan hajat rakyat kecil mengiringi hiruk pikuk persoalan politik kukuasaan; mulai kerusakan alam akibat Karhutla, persoalan kesejahteraan guru yang masih belum tersentuh dengan maksimal, dan persoalan sosial lainnya yang dianggap belum berpihak pada rakyat bawah.
Dengan begitu, siapapun yang terpilih menjadi Wakil Presiden, sejatinya harus siap membantu presiden dalam rangka mengurai persoalan-persoalan sosial tersebut, sekaligus memberikan solusi. Jika tidak, tetap saja, pergantian demi pergantian kekuasaan tidak menjawab persoalan inti, apalagi pasca mundurnya Gibran sebagai Wakil Presiden, elite politik akan konsentrasi dan fokus para pergantian, alih-alih memikirkan lebih serius problem kerakyatan yang ditunggu-tunggu.
Akhirnya, kutipan dari Ki Hadjar Dewantara diawal tulisan ini: Datanglah kepada rakyatmu, yang sungguh menanti kedatanganmu karena membutuhkan pertolonganmu, sangat kontekstual untuk terus direnungkan bersama, khususnya para elite politik. Datang ke rakyat sejatinya memberikan harapan perubahan bagi nasib mereka sebab mereka bukan sekedar pendulang suara, tapi bagian dari anak bangsa yang juga ingin hidup lebih sejahtera. Langkah ini merupakan bagian dari manifestasi spirit Demokrasi Substantif. Semoga bangsa ini terus lebih baik dengan demokrasinya.
Leave a Comment