KEKUASAAN DAN PENTINGNYA NURANI

WASID MANSYUR
Pemerhati Sosial Keagamaan, Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya

Minggu-minggu ini kita disuguhkan praktik bagi-bagi kekuasaan yang cukup menjadi perhatian banyak orang. Di satu sisi penetapan adanya penetapan 26 anggota dewan pertimbangan Presiden (Wantimpres) padang yang 2 Oktober 2026 berdasar Keputusan Presiden RI Nomor 107/P Tahun 2026, dan di sisi yang berbeda adanya rapat MK kaitan dengan keabsahan atau tidak adanya ijazah Gibran, yang melahirkan keputusan bahwa MK tidak menemukan cukup bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki Ijazah setingkat MS/sederajat, tapi kedudukannya sebagai Wapres tidak bisa didiskualifikasi.

Dua kejadian ini menarik, namun kaitannya dengan Wantimpres memang tidak bisa diperdebatkan sebab bagian dari otoritas tertinggi Presiden. Tapi, tidak sedikit masyarakat memang mempersoalkan masuknya orang-orang yang lantang mengkritik pemerintah. Nama Rocy Gerung, misalnya, banyak menjadi cibiran berbagai pihak di media sosial sebab sikapnya yang lantang mengkritik pemerintah, bahkan pemerintahan sebelumnya. Kata-kata “dungu” seringkali di alamatkan kepada Gerung. Tapi itulah pilihan politiknya masuk kekuasaan. Apakah ia tetap memberikan kritik dalam merespon kebijakan pemeritah? Ditunggu saja, biarkan sejarah yang mencatat sepak terjang para pengkritisi pemerintah, ketika akhirnya masuk kekuasaan.

Sementara yang kedua kaitan dengan ijazah, penulis hanya “ngedumel” dalam hati. Kok bisa?” kenapa dipersoalkan setelah menjabat?. Tapi, bila melihat keputusan MK, maka semakin memberikan petunjuk ternyata bahwa sistem demokrasi di Indonesia sudah menyandang “penyakit akut” yang luar biasa. Penyakit akut ini bukan hanya soal masih belum maksimalnya proses implementasi substansi demokrasi yang selalu diharapkan oleh rakyat dalam setiap pergantian kepemimpinan bangsa melalui lahirnya keputusan populis; soal hak hidup, kesamaan hak di depan hukum, kesejahteraan rakyat dan lain-lain. Tapi, kali ini lebih terjebak pada demokrasi prosedural di mana peran KPU dan BAWASLU/PANWASLU sangat menentukan dan benar-benar berkeadilan bagi semua. Tidak salah bila kedua lembaga ini ikut dipanggil dalam sidang MK, mengingat keduanya mestinya bertanggung jawa kaitan syubhatnya ijazah Gibran sehingga lolos syarat pencalonan sebagai cawapres.

Tulisan ini tidak mau menyoal soal dua kasus di atas, tapi ingin menjelaskan bahwa kekuasaan sangat membutuhkan kekuatan nurani tingkat tinggi sebab ia berkaitan dengan hajat orang banyak, belum lagi soal fasilitas yang diakibatnya disinyalir menggiurkan pada perebut kekuasaan. Semakin tinggi tingkat kekuasaan diperebutkan, semakin tinggi pula kebutuhan atas nurani sebagai pandu dalam berkuasa. Bahkan di level kekuasan yang paling rendah sekalipun, misalnya RW-RT, bila tidak menjadikan nurani pengabdian sebagai pemandu, maka sangat dimungkinkan juga fungsinya kurang bermanfaat.

Cukup beralasan bila Sosiolog Muslim, IBNU Khaldun dalam bukunya “Muqadimmah”nya mengatakan: bahwa kekuasaan adalah jabatan terhormat yang diinginkan banyak orang. Untuk kepentingan itu, semuanya dilakukan dalam rangka memperjuangkan hingga mempertahankan jati dirinya. Yang sudah berkuasa selalu menggunakan cara apapun asal memiliki daya untuk membangkitkan fanatisme demi agar kekuasaan tetap dipegang. Ibnu Khaldun mengajarkan kaitan karakter penguasa, sekaligus kekuasaan sehingga yang berkontestasi di ruang ini harus berhati-hati agar tidak menggerus eksistensi dirinya sebagai manusia sejati secara fungsional, yakni khairunnas anfa ‘uhum linnas.  

Kenyataan ini yang kemudian, kekuasaan sangat penting bersandingan dengan nurani. Siapapun penguasanya dan pada level apapun ia berkuasa, bila bersamaan dengan nurani mengabdi yang kuat ketika berkuasa, maka ia akan memastikan perwujudan kemaslahan sosial berada pada posisi tertinggi, dari pada kemaslahatan pribadi, keluarga ataupun kelompok. Sebaliknya, ketika nurani itu pudar, jangan berharap ada kebijakan untuk rakyat kecil, jangan berharap pendidikan murah, jangan bermimpi ada layanan kesehatan gratis dan lain-lain. Parahnya, bila miskinnya nurani terjadi dalam setiap proses kontestasi agar menghalalkan segala cara untuk kemenangan dalam merebut kekuasaan.   

AJARAN FALSAFAH JAWA

Nurani adalah laksana kompas yang dapat memandu seseorang bertindak sesuai dengan semestinya. Ia memiliki kemampuan untuk membedakan apakah tindakan itu benar atau salah. Pastinya, pilihan benar dan bermanfaat ini menjadi petanda bahwa nurani seseorang itu kuat. Jika memilih tindakan salah, bahkan sudah tahu berpotensi merugikan banyak orang, maka sejatinya ia sedang tidak bernurani, walau secara akademik berpendidikan tinggi.

Dalam falsafah Jawa, kita disuguhkan banyak nilai kearifan lokal agar kiranya memiliki kesadaran tinggi untuk menjadi individu yang bernurani tinggi, ketika kekuasaan yang sudah dikuasai. Pertama, falsafah “Memayu Hayuning Bawono, Ambrasto dur Hangkoro”. Dengan bebas falsafah ini diartikan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk “memperindah dan menjaga keselamatan dunia lahir dan batin, serta memberantas angkara murka.”

Falsafah ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang berkuasa, tapi juga bagi semua individu. Hanya saja, bagi yang berkuasa ini sangat ditekankan sebab efek kekuasaan sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat. Penguasa yang mati nuraninya selalu lupa akan komitmen ini, yakni komitmen untuk menjadikan kekuasaan yang diembangnya dalam rangka mewujudkan keselamatan dunia baik lahir maupun batin di satu sisi, dan disini yang berbeda memberantas kemungkaran. Karenanya, penguasa yang bermental korup akan lebih banyak memikirkan kepentingan diri, keluarga hingga kelompoknya, alih-alih memikirkan kesejahteraan untuk wong cilik sebagai prioritas.

Kedua, falsafah “Sopo wonge sing adigang adigung adiguno, bakal diasorake marang kuasane pengeran”. Dengan arti yang bebas, “Setiap orang yang berkuasa tapi berlagak sombong (dengan potensi kekuatan, kekuasaan, atau kepandaiannya), niscaya suatu saat direndahkan oleh kekuasaan Tuhan. Falsafah ini mengingatkan kepada siapapun yang berkuasa bahwa kekuasaan duniawi bersifat sementara dan ketahuilah bahwa kekuasaan Tuhanlah yang menggerakkan segalanya sehingga sombong ketika berkuasa adalah merebut kekuasaanNya sehingga tergilas dengan sendirinya sebagaimana banyak fakta-fakta sejarah runtuhnya “Penguasa yang Sombong dan Otoriter” dengan cara-cara yang mengenaskan.

Pada akhirnya, kekuasaan bukanlah milik pribadi. Ia adalah amanah yang selalu memiliki batas waktunya. Hari ini seseorang mungkin berada di atas, tetapi esok ia bisa berada di bawah. Hari ini seseorang dapat membuat keputusan bagi orang lain, tetapi suatu saat ia sendiri mungkin menjadi orang yang merasakan akibat dari keputusan tersebut. Yang berkuasa, mari jadikan kekuasaan itu sebagai sarana investasi kebaikan untuk orang banyak sehingga dapat meninggalkan legasi kepemimpinan yang populer baiknya, bukan populer buruknya.

.....

gambar dikutip dari:

https://peluangnews.id/republik-kursi-empuk-seni-membungkam-pengkritik-dengan-jabatan/